Putri
Haryani, S.Tr.Ak., M.Sc
(Dosen FEB Universitas Negeri Jakarta & Peneliti Anagata Institute)
UMKM
di Indramayu kerap digambarkan sebagai tulang punggung ekonomi lokal, terutama
di sektor agribisnis, kuliner, dan produk olahan hasil tani yang menyerap
banyak tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian desa. Di Desa Bulak,
Jatibarang, misalnya, puluhan pelaku usaha kecil menjadi penopang utama
perputaran ekonomi melalui usaha makanan, pertanian, dan layanan berbasis
komunitas. Namun di balik narasi optimistis itu, terdapat masalah struktural
yang jarang dibicarakan secara jujur, yaitu keterbatasan modal dan rendahnya
literasi keuangan yang menghambat UMKM naik kelas dan memasuki rantai nilai
yang lebih luas.
Tantangan
Kompleks UMKM
Selama
ini, masalah UMKM sering dipersempit menjadi isu “kurang modal”, seolah semua
bisa diselesaikan dengan tambahan kredit atau suntikan dana segar. Padahal,
kenyataannya jauh lebih kompleks. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki pembukuan
yang rapi, tidak terbiasa menyusun anggaran, bahkan belum mampu membedakan
dengan jelas mana keuangan usaha dan mana keuangan pribadi. Ketika laporan
keuangan tidak ada atau sekadar formalitas, lembaga keuangan pun ragu
memberikan pembiayaan, meskipun ada skema pemerintah seperti Kredit Usaha
Rakyat (KUR) yang sebenarnya dirancang untuk membantu mereka.
Di
tingkat akar rumput, literasi keuangan yang rendah ini berdampak langsung pada
cara pengambilan keputusan bisnis. Pelaku usaha kerap memutuskan menambah stok
hanya berdasarkan perkiraan akan laku terjual, bukan proyeksi permintaan yang
dihitung dari data penjualan sebelumnya. Kredit diambil tanpa simulasi
kemampuan bayar yang matang, dan biaya-biaya kecil seperti ongkos distribusi,
kemasan, dan promosi sering diabaikan dalam perhitungan harga pokok. Akibatnya,
margin keuntungan menjadi semu dan omzet mungkin tampak naik, tetapi keuntungan
riil justru stagnan atau bahkan menurun karena kebocoran pada pos-pos biaya
yang tidak terpantau. Masalah berikutnya adalah hambatan psikologis dan
kultural terhadap pembukuan dan teknologi. Banyak pelaku UMKM merasa akuntansi
adalah dunia yang “terlalu rumit” dan hanya relevan bagi perusahaan besar. Aplikasi
akuntansi berbasis cloud dianggap menakutkan atau tidak cocok untuk usaha
rumahan, padahal justru dirancang agar mudah dipakai siapa saja. Sikap ini,
bila dibiarkan, menjadi penghalang besar bagi UMKM desa untuk beradaptasi dalam
ekonomi digital yang menuntut transparansi, kecepatan, dan kemudahan pelacakan
setiap transaksi usaha.
Berdasarkan
artikel Peningkatan Akuntabilitas Bisnis UMKM yang ditulis oleh IGKA Ulupui,
dkk. (2025) dalam International Journal of Engagement and Empowerment menunjukan
bahwa program pelatihan pengelolaan dana usaha dan penyusunan anggaran yang
melibatkan 30 UMKM di Desa Bulak Indramayu menunjukkan bahwa asumsi “UMKM tidak
mampu” sebenarnya keliru. Ketika materi akuntansi dasar, penyusunan laporan
keuangan sederhana, dan penggunaan aplikasi akuntansi disajikan secara praktis
dan kontekstual, terjadi lompatan signifikan dalam pemahaman. Persentase
peserta yang mampu mengidentifikasi komponen laporan keuangan sesuai standar
akuntansi UMKM meningkat dari 26% menjadi 79%, sementara kemampuan menggunakan
aplikasi digital untuk input transaksi dan penyusunan anggaran naik dari 15%
menjadi 68%. Bahkan, 91% peserta menyatakan siap melanjutkan praktik
penganggaran dan penggunaan alat digital setelah pelatihan berakhir, menandakan
adanya perubahan sikap dan kepercayaan diri yang kuat. Data ini menyampaikan
pesan penting, yaitu masalahnya bukan pada kapasitas intelektual pelaku UMKM,
melainkan pada desain dan keberlanjutan pendampingan. Selama ini, banyak
pelatihan berhenti pada level seminar satu arah, dengan materi teoritis yang
tidak dihubungkan langsung pada konteks keseharian pelaku usaha. Sebaliknya,
ketika pendampingan dirancang berbasis praktik langsung, simulasi kasus nyata,
dan penggunaan bahasa yang sederhana termasuk pendekatan bilingual bagi
sebagian peserta, berbagai hambatan teknis maupun psikologis perlahan terurai.
Rekomendasi
dan Daya Saing UMKM
Di
titik ini, arah pembinaan UMKM perlu ditata ulang agar lebih menyentuh kualitas
tata kelola, bukan sekadar menambah modal atau jumlah program. Pertama,
literasi keuangan harus diposisikan sejajar, bahkan mendahului intervensi
berbasis permodalan, karena tambahan dana tanpa kemampuan menyusun laporan laba
rugi, neraca sederhana, dan arus kas hanya memperbesar risiko gagal bayar di
kemudian hari. Kedua, pemerintah daerah dan desa perlu meninggalkan pola
pelatihan seremonial tahunan dan beralih ke pendampingan berkelanjutan melalui
klinik konsultasi rutin, kelompok belajar kecil, dan kanal komunikasi yang
memungkinkan pelaku UMKM bertanya saat mengalami kendala pembukuan, sejalan
dengan semangat SDGs 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang
inklusif. Ketiga, pemanfaatan teknologi
akuntansi digital dan aplikasi berbasis cloud perlu digerakkan secara
sistematis, karena pengalaman di Bulak menunjukkan bahwa alat semacam ini dapat
mempercepat kemandirian pelaku UMKM dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan
sekaligus meningkatkan transparansi bagi lembaga keuangan. Keempat, penguatan
kolaborasi lintas institusi dan lintas negara menjadi kunci agar pertukaran
pengetahuan dan praktik terbaik manajemen keuangan UMKM terus berlanjut, baik dengan
universitas, pemerintah daerah, dan lembaga internasional berperan merancang
modul, menyediakan pendamping, dan memastikan program tidak berhenti pada tahap
proyek percontohan saja.
Akhirnya,
penguatan literasi keuangan UMKM juga harus dilihat sebagai agenda pembangunan
manusia, bukan sekadar ekonomi. Pelibatan generasi muda desa sebagai pendamping
digital dan fasilitator pelatihan akan memperkuat kapasitas lokal dan
menciptakan ekosistem belajar yang berkelanjutan. Dengan demikian, UMKM
Indramayu tidak hanya diberi “alat” untuk bertahan, tetapi juga “bahasa” dan
“logika” baru untuk membaca, merencanakan, dan mengendalikan masa depan
usahanya sendiri di tengah tekanan dan peluang global. Jika arah ini diambil secara
konsisten, maka narasi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi tidak lagi hanya
slogan, melainkan realitas yang ditopang oleh pengelolaan keuangan yang sehat,
transparan, dan akuntabel dari desa hingga ke panggung ekonomi global.