Sanggau, 14 November 2026 — DYMM Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara XV menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia harus berlandaskan konstitusi, mengedepankan kepentingan rakyat, serta menjaga kesinambungan pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak tanggal tersebut dan harus diisi melalui mekanisme konstitusional dalam waktu paling lambat 60 hari.
“Pengisian jabatan Wakil Presiden bukan ruang untuk transaksi politik jangka pendek. Ini adalah amanah konstitusional yang harus dijalankan secara tertib, terbuka, dan dengan pertimbangan utama: kepentingan bangsa serta kesinambungan pemerintahan,” ujar Sultan.
Konstitusi Menjadi Pedoman Utama
Sultan mengingatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan kesepakatan antarkekuatan politik. Seluruh proses harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Mekanisme tersebut dijabarkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden mengajukan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. MPR kemudian memilih satu di antara kedua calon tersebut. Apabila perolehan suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon.
Karena itu, dalam pandangan Sultan, dukungan partai dan fraksi merupakan bagian dari dinamika politik, tetapi tidak boleh menggantikan mekanisme hukum. Pemenuhan persyaratan calon juga harus dipastikan melalui pemeriksaan dokumen dan prosedur yang berlaku, bukan hanya berdasarkan popularitas atau reputasi publik.
Empat Nama dalam Perspektif Pertimbangan Politik
Dalam pandangannya, Sultan menyoroti Pramono Anung, Yusril Ihza Mahendra, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sugiono sebagai figur yang dapat ditelaah dari sisi kapasitas, penerimaan politik, serta kontribusinya bagi pemerintahan.
Pembahasan keempat nama tersebut merupakan penilaian politik Sultan, bukan pengumuman pencalonan resmi ataupun pernyataan dukungan kepada salah satu figur. Kewenangan mengusulkan dua calon tetap berada pada Presiden, sedangkan pemilihannya dilakukan oleh MPR.
1. Pramono Anung - Komunikasi Politik dan Penerimaan Lintas Kekuatan
Dalam penilaian Sultan, pengalaman Pramono Anung di pemerintahan dan parlemen merupakan modal untuk membangun komunikasi lintas lembaga maupun partai. Latar belakang politiknya juga dapat membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan berbagai kekuatan politik.
Namun, kemungkinan pengusulan Pramono perlu mempertimbangkan tanggung jawab kepemimpinannya di Jakarta. Peralihan jabatan sebelum masa tugas berakhir dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesinambungan program dan pemenuhan mandat pemilih.
Sultan menilai dukungan PDI Perjuangan, termasuk persetujuan dan restu politik Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, akan menjadi pertimbangan penting apabila Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Pramono.
Bagi pemerintahan hingga 2029, Pramono dinilai berpotensi memperluas komunikasi dan penerimaan politik. Meski demikian, manfaat tersebut perlu ditimbang bersama konsekuensinya terhadap pemerintahan Jakarta dan hubungan antarkekuatan politik.
2. Yusril Ihza Mahendra - Pengalaman Hukum dan Ketertiban Pemerintahan
Sultan memandang pengalaman pemerintahan dan keahlian hukum tata negara sebagai kekuatan utama Yusril Ihza Mahendra. Kapasitas tersebut dinilai relevan untuk menjaga ketertiban prosedural, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan memberikan penjelasan hukum atas kebijakan negara.
Meski demikian, menurut Sultan, tugas Wakil Presiden tidak dapat dibatasi pada persoalan hukum. Jabatan tersebut juga menuntut kemampuan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, membangun komunikasi publik, dan membantu Presiden menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks pemerintahan hingga 2029, Yusril dinilai dapat menawarkan pengalaman dan stabilitas kelembagaan. Adapun kemampuannya memperluas dukungan politik dan elektoral perlu dipertimbangkan secara realistis, tanpa mengurangi penghargaan terhadap kompetensinya.
3. Agus Harimurti Yudhoyono - Regenerasi dan Kemitraan Politik
Dalam pandangan Sultan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dapat membawa pesan regenerasi kepemimpinan. Pengalaman di kabinet dan kepemimpinan partai dinilai menjadi modal untuk menjalankan tanggung jawab pemerintahan sekaligus membangun komunikasi politik.
Kehadiran AHY juga dipandang berpotensi memperkuat kemitraan pemerintah dengan Partai Demokrat. Namun, Sultan mengingatkan bahwa setiap figur yang memiliki basis politik sendiri memerlukan pembagian peran dan pola kerja yang jelas dengan Presiden.
Menjelang 2029, potensi politik AHY dapat menjadi nilai tambah sekaligus menghadirkan dinamika tersendiri dalam pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional berikutnya. Karena itu, kepentingan pemerintahan yang sedang berjalan harus tetap menjadi prioritas.
4. Sugiono - Kesinambungan Agenda dan Koordinasi Pemerintahan
Sultan menilai kedekatan kerja Sugiono dengan Presiden dapat menjadi modal untuk memperkuat koordinasi dan menjaga kesinambungan agenda pemerintahan. Sugiono juga dipandang mewakili regenerasi kepemimpinan di lingkungan politik pendukung Presiden.
Namun, kedekatan dengan Presiden tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pertimbangan. Menurut Sultan, seorang Wakil Presiden tetap harus menunjukkan kapasitas kepemimpinan, kemampuan menjangkau masyarakat, serta kesiapan bekerja bersama seluruh unsur pemerintahan.
Pilihan terhadap figur dari lingkar inti Presiden juga perlu mempertimbangkan penerimaan partai-partai koalisi. Keseimbangan komunikasi dan pembagian tanggung jawab menjadi penting agar pemerintahan tetap solid.
Bagi pemerintahan hingga 2029, Sugiono dinilai dapat mendukung kesinambungan kebijakan. Akan tetapi, efektivitasnya tetap harus diukur melalui kemampuan menjalankan tanggung jawab kenegaraan, bukan semata-mata kedekatan politik.
Kepentingan Rakyat di Atas Kalkulasi Kekuasaan
Sultan menegaskan bahwa setiap figur memiliki kekuatan dan tantangan masing-masing. Karena itu, pembahasan calon Wakil Presiden tidak sepatutnya disederhanakan menjadi persaingan popularitas, kedekatan personal, ataupun pembagian kepentingan antarkelompok.
Dalam penilaiannya, Pramono menawarkan potensi komunikasi lintas kekuatan politik; Yusril membawa pengalaman hukum dan pemerintahan; AHY mencerminkan regenerasi dan kemitraan politik; sedangkan Sugiono menawarkan kesinambungan agenda serta kedekatan koordinasi dengan Presiden.
“Kesetiaan politik bukan satu-satunya ukuran. Wakil Presiden harus memiliki kapasitas bekerja, diterima secara luas, memahami batas kewenangannya, dan sanggup membantu Presiden tanpa mengabaikan tanggung jawab konstitusionalnya sendiri,” tegas Sultan.
Sultan juga mengingatkan agar pertimbangan menuju Pemilu 2029 ditempatkan secara proporsional. Pengisian kekosongan jabatan tidak seharusnya dijadikan sarana untuk mendahulukan agenda elektoral di atas kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, Presiden perlu mempertimbangkan kapasitas kerja, integritas, penerimaan politik, kemampuan menjaga stabilitas, serta komitmen terhadap kepentingan rakyat dalam menentukan dua nama yang akan diajukan. MPR kemudian menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab sesuai konstitusi.
“Negara membutuhkan kepastian, bukan kegaduhan baru. Prosesnya harus konstitusional; pertimbangannya harus matang; dan hasilnya harus diarahkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
Istana Baitul Mulkiyah Kesultanan Pakunegara Sanggau Kalimantan Barat