Jakarta, Oktober 2025 - Dalam satu
tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia
berhasil meraih kemajuan signifikan dalam diplomasi investasi internasional.
Dengan pendekatan yang proaktif, kolaboratif, dan berorientasi hasil, Indonesia
menuntaskan berbagai perjanjian investasi penting seperti Indonesia–European Union
Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia–Canada
Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), serta Bilateral
Investment Treaty (BIT) dengan Kazakhstan dan Timor-Leste.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata pemanfaatan
peluang investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kementerian
Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung
jawab terhadap perjanjian investasi ini, sukses menyelesaikan Investment
Protection Agreement dalam kerangka IEU-CEPA. Momen ini menjadi tonggak sejarah
penting dalam diplomasi investasi Indonesia.
Nilai strategis IEU-CEPA terlihat dari penghapusan
tarif lebih dari 98% pos tarif serta pembentukan kawasan ekonomi terintegrasi
dengan populasi melebihi 700 juta jiwa. Perjanjian ini diperkirakan mampu
menggandakan nilai perdagangan bilateral Indonesia-Uni Eropa dari USD 30 miliar
menjadi USD 60 miliar. Selain itu, perjanjian ini berpotensi membuka peluang
investasi Uni Eropa yang jumlahnya mencapai USD 11 triliun secara global untuk
masuk ke Indonesia, apalagi realisasi investasi ke Indonesia hingga saat ini
masih relatif kecil.
Sejalan dengan itu, Duta Besar Uni Eropa untuk
Indonesia, Denis Chaibi, menegaskan komitmen Uni Eropa untuk mendiversifikasi
penanaman modal dengan Indonesia sebagai prioritas utama. Fokus utama investasi
terletak pada sektor manufaktur bernilai tambah, energi terbarukan, teknologi
hijau, dan jasa profesional.Sektor-sektor ini mencerminkan upaya diplomasi
Indonesia untuk menarik investasi hijau yang berkelanjutan serta mendorong
transformasi ekonomi menuju industrialisasi berdaya saing tinggi.
Keberhasilan diplomasi investasi lainnya adalah
penyelesaian bab investasi dalam ICA-CEPA dengan Kanada. Perjanjian ini
memberikan fondasi hukum yang kuat untuk meningkatkan investasi bilateral dan
memperlihatkan keseimbangan antara perlindungan investor dengan kedaulatan
regulasi nasional. Proyeksi implementasinya termasuk peningkatan ekspor
Indonesia hingga USD 11,8 miliar, pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,12%, serta
peningkatan investasi sebesar 0,38%.
Dalam konteks ini, fokus pada investasi hijau
terlihat dari perhatian terhadap lima sektor prioritas : energi baru
terbarukan, infrastruktur listrik, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan
sampah, dan pasar karbon. Berbagai agenda tindak lanjut seperti Power
Generation, Distribution and Transmission Mission dan Waste, Waste-to-Energy
and Clean Energy Trade Mission telah dijadwalkan sebagai momentum konkret bagi
investasi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
Lebih lanjut, lima sektor prioritas di atas penting
karena masing-masing memainkan peran strategis dalam mendorong investasi hijau
yang berkelanjutan dan transformasi ekonomi Indonesia. Energi baru terbarukan
menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan
mengurangi emisi karbon. Infrastruktur listrik yang handal mendukung distribusi
energi hijau yang merata dan efisien. Transportasi ramah lingkungan membantu
menurunkan polusi dan meningkatkan kualitas udara. Pengelolaan sampah yang
efektif melalui teknologi modern mengurangi dampak lingkungan negatif dan
mengoptimalkan pemanfaatan limbah. Sedangkan pasar karbon memberikan insentif
keuangan bagi pelaku usaha untuk menerapkan praktik bisnis yang rendah karbon,
memperkuat komitmen dalam pengendalian perubahan iklim. Fokus ini mencerminkan
komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan
kelestarian lingkungan, sekaligus membuka peluang investasi yang besar dan
berkelanjutan.
Selain pencapaian dengan Uni Eropa dan Kanada,
Indonesia juga memperkuat kemitraan investasi di Asia melalui penandatanganan
BIT dengan Timor-Leste dan Kazakhstan. Penandatanganan BIT
Indonesia–Timor-Leste pada 27 September 2025 membuka perlindungan investasi,
khususnya bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang mendominasi
investasi di sana dengan nilai mencapai USD 1,44 miliar, meliputi Telkomsel,
Pertamina International Timor, Bank Mandiri Dili, dan Bank BRI. Sementara itu,
BIT dengan Kazakhstan yang disepakati pada 23 Agustus 2025 akan memperkuat
perlindungan hukum bagi investor kedua negara dan dimungkinkan dilakukan
penandatanganan resmi menyusul kunjungan diplomatik tingkat tinggi, membuka
peluang investasi luas di sektor logam tanah jarang, pertambangan, energi
terbarukan, serta transportasi dan logistik.
Di tengah gejolak geopolitik dan persaingan ekonomi
global, keberhasilan perundingan investasi ini menunjukkan konsistensi dan
keteguhan kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mengarahkan Indonesia memperkuat
integrasi ekonomi global. Ungkapan beliau, "Seribu teman terlalu sedikit,
satu musuh terlalu banyak," pun terefleksikan dalam diplomasi investasi
yang menguatkan kemitraan strategis dengan mitra utama di kawasan Uni Eropa dan
Asia. Lebih lanjut, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Bapak
Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa diplomasi investasi pemerintah
mempunyai nilai strategis tinggi dalam mendorong realisasi investasi dan
penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui pengembangan industri hilir
sesuai Asta Cita Presiden Prabowo.
Sementara itu, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D., menyampaikan bahwa keberhasilan penyelesaian CEPA dan BIT mencerminkan kelincahan dan adaptabilitas diplomasi Indonesia menghadapi dinamika global. Pendekatan diplomasi investasi yang progresif dan terukur ini menempatkan Indonesia sebagai mitra strategis dalam rantai nilai global yang berkelanjutan. Namun demikian, beliau mengingatkan agar kesepakatan tersebut dikawal secara berkelanjutan agar implementasi berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan realisasi investasi. Dengan pijakan kuat dari hasil-hasil perjanjian ini, diplomasi investasi terus menjadi instrumen vital dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.